TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) memahami
dan meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (penerapan Good Corporate Governancepenerapan
GCG) merupakan suatu keharusan dan kunci
utama untuk keberhasilan dan keberlanjutan usaha
perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan
nilai perusahaan.

Penerapan GCG di BCAinsurance ditujukan antara lain
untuk:
a. Mendukung Visi dan Misi BCAinsurance.
b. Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi
tertanggung, pemegang saham, karyawan dan
pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).
c. Mempertahankan dan meningkatkan daya saing
yang kompetitif.

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(PRINSIP-PRINSIP GCG)

Dalam upaya untuk menjaga keberhasilan dan
keberlanjutan usaha perusahaan agar terus tumbuh dan
berkembang dengan baik adalah dengan meningkatkan
kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG.
Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi serta Kesetaraan dan
Kewajaran (Fairness). Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
di BCAinsurance tercermin dalam beberapa hal berikut.

Transparansi

Menerbitkan Laporan Tahunan Perusahaan.

Akuntabilitas

• Menyelenggarakan RUPS untuk mengesahkan
Laporan Tahunan dan RKAP.
• Penetapan struktur organisasi yang menggambarkan
tugas dan tanggung jawab dengan jelas.
• Direksi mengelola perusahaan sesuai peraturan yang
berlaku.
• Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan
nasihat kepada Direksi mengenai pelaksanaan
kepengurusan Direksi.

Responsibilitas

• Melakukan transaksi dan pembukuan sesuai standar
yang berlaku.
• Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.
• Seluruh Komisaris, Direksi dan Pekerja menjunjung
penerapan etika berusaha dan tata perilaku sesuai
kode etik yang ditetapkan.

Independensi

• Keputusan Komisaris, Direksi dan Pekerja bebas dari
benturan kepentingan.
• Organ Perusahaan menjalankan tugas, tanggung
jawab, wewenang, hak dan kewajiban masingmasing
tanpa saling mencampuri.

Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

• Pemegang saham berhak menghadiri dan
memberikan suara dalam RUPS sesuai peraturan
yang berlaku.
• Perusahaan memperlakukan stakeholders secara adil
dalam memenuhi hak-haknya.

1. STUKTUR

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang
melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan
perusahaan. Dewan Komisaris menjalankan fungsi
pemantauan terhadap efektifitas penerapan GCG di
BCAinsurance. Berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 14 Maret
2016, susunan dewan komisaris BCAinsurance adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama           : Petrus Santoso Karim

Komisaris Independen : Gustiono Kustianto

Komisaris Independen : Edison Idrus

Komisaris                        : Liston Nainggolan

2. SISTEM

• SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan dan
prosedur pengelolaan penerimaan, analisis dan
investigasi pelaporan pelanggaran yang dilakukan atau
diduga dilakukan oleh Komisaris, Direksi dan Pekerja
(insan) BCAinsurance, baik di dalam maupun di luar
lingkungan BCAinsurance serta pemberian perlindungan
kepada pelapor.
Tujuan Sistem Pelaporan Pelanggaran
Tujuan diberlakukannya Sistem Pelaporan Pelanggaran
ini adalah untuk:
1. Memotivasi seluruh insan BCAinsurance maupun
para pemangku kepentingan lainnya untuk
menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh insan BCAinsurance;
2. Meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang
merugikan BCAinsurance;
3. Memberikan kepastian hukum akan adanya jaminan
perlindungan bagi pelapor yang dengan itikad baik
melaporkan dugaan pelanggaran terhadap tindakan
balasan, perlakuan yang tidak wajar atau tidak adil;
4. Mendorong berkembangnya budaya keterbukaan,
kejujuran dan keadilan;
5. Meningkatkan efektifitas penerapan GCG,
pengendalian internal serta kinerja insan
BCAinsurance.

•  MANAJEMEN RISIKO
Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha
Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), maka
semakin kompleks risiko yang dihadapi. Manajemen
Risiko merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
pengelolaan perusahaan untuk meminimalkan risiko
yang dihadapi BCAinsurance.

BCAinsurance menerapkan manajemen risiko
secara efektif paling kurang mencakup:
1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan
limit risiko.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko.

4. Sistem informasi manajemen risiko.

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

• Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat
Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa
Keuangan Non Bank, BCAinsurance telah melakukan
penilaian tingkat risiko (self assessment) pada 7 (tujuh)
jenis risiko, yaitu risiko strategi, risiko operasional, risiko
aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola,
risiko asuransi dan risiko dukungan dana.

3. DOKUMEN

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab
membantu Dewan Komisaris dalam:
1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan
dengan baik;
2. Memastikan pelaksanaan audit internal maupun
audit eksternal/independen dilaksanakan sesuai
dengan standar auditing yang berlaku;
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi
atas hasil temuan audit internal dan audit eksternal/
independen;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor
eksternal/independen (Kantor Akuntan Publik); dan
5. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan
standar akuntansi yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko dipilih berdasarkan
integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman
sesuai bidang pekerjaannya, memahami proses
manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan
di bidang perasuransian maupun peraturan perundangundangan
terkait lainnya serta mampu berkomunikasi
dengan baik. Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung
jawab membantu Dewan Komisaris dalam:
1. Melakukan pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan penerapan manajemen risiko; dan
2. Menilai efektifitas manajemen risiko termasuk menilai
toleransi risiko yang dapat diambil perusahaan.

Komite Investasi

Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam
merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan
agar keputusan investasi yang diambil oleh Direksi
dilakukan secara profesional sehingga dapat
mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemangku
kepentingan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite
Investasi berpedoman pada Piagam Komite Investasi
dan kebijakan internal perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
1. Merumuskan kebijakan dan strategi investasi untuk
ditetapkan oleh Direksi;
2. Mengelola dan memantau pelaksanaan kebijakan
dan strategi investasi yang telah ditetapkan dengan
melakukan:
• Analisis terhadap risiko investasi, meliputi risiko
pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko
operasional serta rencana mitigasinya dalam hal
terjadi peningkatan risiko investasi;
• Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam
menempatkan, mempertahankan dan melepas
investasi.

Komite Akseptasi Penutupan Asuransi

Komite Akseptasi Penutupan Asuransi memiliki
tugas dan wewenang untuk menyetujui akseptasi
permohonan penutupan asuransi di luar kewenangan
Direktur Utama.

Komite Penyelesaian Klaim Asuransi

Komite Penyelesaian Klaim Asuransi memiliki tugas dan
wewenang untuk menyetujui klaim asuransi di luar
kewenangan Direktur Utama.